Natalius Pigai Bicara soal Penyelesaian Konflik Papua

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua membutuhkan keputusan politik tingkat tinggi dan keterlibatan banyak pihak, tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga. Ia menyatakan bahwa pendekatan selama ini yang cenderung kasuistik dinilai belum cukup untuk menyentuh akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional. Pigai menyoroti catatan Komnas HAM yang menunjukkan masih tingginya eskalasi kekerasan di Papua, yang dengan cepat diketahui publik melalui perkembangan teknologi informasi. Situasi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius semua pihak karena membentuk persepsi global tentang kondisi HAM di Indonesia. Ia menekankan bahwa setiap tindakan kekerasan harus dicegah, dan pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kementerian HAM berkomitmen untuk mendorong terciptanya pendekatan penyelesaian yang terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Langkah ini diarahkan untuk mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar, mengedepankan dialog dan rekonsiliasi sebagai jalan utama menuju perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.