Seruan Damai dari Tokoh Agama: Jangan Gunakan Isu Identitas di Pilkada

Menjelang Pilkada Serentak 2026, kekhawatiran akan politisasi identitas kembali mengemuka di tengah dinamika politik nasional. Dalam situasi yang rawan polarisasi, para tokoh agama dari lintas iman bersatu mengeluarkan seruan damai yang menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di atas kepentingan politik sesaat. Pernyataan bersama yang dibacakan di Jakarta tersebut melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Mereka mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan isu identitas sebagai alat mobilisasi dukungan, karena hal itu berpotensi merusak kohesi sosial yang telah terbangun selama ini. Seruan ini lahir dari kesadaran bahwa pesta demokrasi seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan program kerja yang mensejahterakan rakyat, bukan ajang pembelahan horizontal berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menjaga Persatuan di Tengah Kontestasi Politik

Dalam seruan tersebut, perwakilan PGI mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh mengikis rasa persaudaraan kebangsaan. Indonesia berdiri di atas fondasi Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman adalah anugerah yang harus dirawat. Ketua MUI Bidang Hubungan Antaragama menambahkan bahwa penggunaan simbol agama atau etnis untuk meraih dukungan hanya akan memperdalam jurang perpecahan. Seruan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik yang menilai langkah para tokoh agama sebagai upaya preventif untuk meredam potensi konflik. Mereka berharap agar fokus kampanye bergeser dari isu identitas menuju visi dan misi yang konkret, sehingga masyarakat dapat memilih berdasarkan rasionalitas, bukan sentimen primordial. Peran tokoh agama sebagai penyejuk dan penjaga stabilitas menjadi semakin vital dalam momen krusial seperti pilkada, di mana ketegangan politik seringkali memicu gesekan di tingkat akar rumput.

Langkah Konkret Merawat Kerukunan

Komitmen para tokoh agama tidak berhenti pada seruan retoris. Mereka telah menyusun langkah-langkah stabilisasi yang diharapkan mampu meredam potensi ketegangan dan memperkuat dialog antarkelompok. Inisiatif ini melibatkan baik pemuka agama maupun komunitas akar rumput, dengan fokus pada pencegahan konflik dan penyebaran nilai-nilai toleransi. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang direncanakan:

• Pembentukan posko komunikasi lintas agama yang siap memediasi setiap potensi ketegangan di lapangan, memastikan informasi yang berkembang tetap sejuk dan tidak provokatif.
• Penyebaran pesan-pesan toleransi melalui mimbar ibadah dan media sosial agar pesan damai menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan konflik.
• Penggalangan forum diskusi terbuka antara calon kepala daerah dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang, guna menciptakan ruang dialog yang setara dan mengurangi kesalahpahaman.
• Pemantauan bersama terhadap ujaran kebencian dan kampanye hitam yang bernuansa identitas, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan aparat keamanan secara proporsional.

Seruan damai dari para tokoh agama ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan bahwa pilkada bukanlah ajang pertarungan identitas, melainkan wadah untuk memajukan kesejahteraan bersama. Dengan mengedepankan dialog dan saling pengertian, setiap warga negara dapat berkontribusi menjaga stabilitas nasional. Keberagaman yang ada justru harus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Semoga semangat rekonsiliasi ini terus mengalir, menjadikan pilkada sebagai perayaan demokrasi yang damai dan bermartabat.